Sidoarjo l infomasi-Realita.Net– Maraknya aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Sidoarjo menimbulkan keresahan warga. Namun, laporan dan data yang coba disampaikan jurnalis kepada aparat justru berujung dugaan pemblokiran nomor telepon oleh Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Iwan Sektiadi.
Kronologi berawal pada Kamis (4/9/2025) dini hari, ketika masyarakat melaporkan adanya kegiatan balap liar di jalan arteri baru Porong, Kabupaten Sidoarjo. Untuk memastikan informasi tersebut, awak media melakukan pengecekan langsung. Hasilnya, benar saja, sekitar pukul 01.08 WIB jalan arteri dipadati kerumunan massa yang menutup sebagian badan jalan dan menyaksikan aksi balap liar motor berkecepatan tinggi.
Fenomena itu tak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. “Kami sangat resah, suara motor bising, jalan jadi macet, apalagi risikonya kalau sampai ada kecelakaan. Polisi seharusnya hadir,” ungkap seorang warga setempat.
Bukti dan dokumentasi lapangan kemudian dikirimkan kepada Dirlantas Polda Jatim untuk mendapat tanggapan resmi. Namun, alih-alih menanggapi, nomor telepon jurnalis yang mengirim data tersebut justru diduga langsung diblokir.
Tindakan itu memicu kritik tajam. Sejumlah pengamat menilai, aparat seharusnya bersikap terbuka terhadap aduan masyarakat maupun laporan media, bukan menutup akses komunikasi. “Kalau laporan diblokir, bagaimana masyarakat percaya? Polisi harusnya transparan, balap liar ini masalah serius, bukan sepele,” ujar salah satu pemerhati lalu lintas di Surabaya.
Meski begitu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dirlantas Polda Jatim belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan pemblokiran tersebut. Publik kini menunggu langkah nyata aparat kepolisian, apakah benar-benar akan menindak maraknya balap liar di Porong atau justru membiarkan praktik berbahaya itu terus berulang.
Kasus ini menjadi ujian bagi kepolisian dalam menjaga Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas), sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi dan kemitraan dengan pers. (Tim)
