Informasi-Realita.Net,Surabaya – Di negeri yang katanya menjunjung tinggi keterbukaan informasi, masih ada pejabat yang alergi terhadap konfirmasi wartawan. Saat ditanya soal persoalan yang menyangkut kepentingan publik, mereka memilih diam. Pesan tak dibalas, telepon diabaikan, hak jawab seolah tak dianggap penting (28/4).
Ironisnya, di waktu yang sama pejabat seperti ini justru sangat aktif membangun citra. Setiap kegiatan seremonial dipublikasikan. Setiap momentum diolah menjadi konten pencitraan. Media sosial dipenuhi unggahan keberhasilan, namun ketika muncul kritik atau pertanyaan publik, mereka mendadak menghilang.
Padahal jabatan publik bukan panggung sandiwara pencitraan. Jabatan adalah amanah yang melekat dengan tanggung jawab moral untuk terbuka kepada masyarakat. Wartawan hadir bukan untuk mencari musuh, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.
Sikap bungkam pejabat terhadap konfirmasi wartawan justru melahirkan tanda tanya besar. Apa yang sedang disembunyikan? Mengapa klarifikasi sederhana terasa begitu sulit diberikan? Jika merasa benar, seharusnya tidak ada alasan untuk takut memberikan penjelasan.
Lebih memprihatinkan lagi ketika anggaran publik digunakan untuk membangun narasi keberhasilan semu, sementara kritik dianggap ancaman. Demokrasi yang sehat membutuhkan pejabat yang siap dikritik, bukan pejabat yang hanya ingin dipuji.
Rakyat hari ini semakin cerdas. Mereka bisa membedakan mana kerja nyata dan mana sekadar pencitraan. Kepercayaan publik tidak dibangun lewat konten yang dipoles rapi, tetapi lewat transparansi, keberanian menjawab pertanyaan, dan kesediaan bertanggung jawab.
Karena pada akhirnya, diam bukan selalu emas. Dalam urusan pelayanan publik, diam justru bisa menjadi cermin ketidakmampuan menjelaskan kebenaran.
Piki Wahyudi
