Informasi-Realita.net,Jakarta –Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan kelonggaran penggunaan kemasan lama untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026. Kebijakan ini diambil menyusul mahal dan terbatasnya bahan baku plastik yang berdampak pada proses pengadaan kemasan baru.
Kemasan produksi tahun 2023 hingga 2025 kini diperbolehkan digunakan kembali guna menjaga kelancaran distribusi beras SPHP di tengah masyarakat. Langkah ini juga menjadi respons atas usulan dari Perum Bulog yang menghadapi kendala dalam lelang kemasan.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel namun tetap harus memenuhi syarat ketat. Salah satunya adalah kewajiban memperbarui seluruh informasi pada kemasan agar sesuai dengan kondisi terkini.
Informasi yang harus disesuaikan meliputi Harga Eceran Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, kelas mutu beras, hingga keterangan lain yang mencerminkan isi produk secara akurat. Untuk itu, setiap kemasan lama wajib dilengkapi stiker pembaruan informasi yang dipasang dengan kuat, tidak mudah rusak, dan mudah dibaca.
Bapanas menekankan bahwa penggunaan kemasan lama tidak boleh menimbulkan misinformasi di masyarakat. Oleh karena itu, Bulog diminta melakukan sosialisasi secara luas kepada seluruh pihak terkait agar kebijakan ini dipahami dengan baik.
Tercatat, sekitar 12,3 juta lembar kemasan lama akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung penyaluran beras SPHP tahun ini. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat terkait guna mempercepat distribusi.
Di sisi lain, Bapanas memastikan harga beras SPHP tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Meski demikian, fluktuasi harga plastik disebut berpotensi menambah biaya produksi hingga sekitar Rp300 per kilogram apabila terus bergejolak.
Program SPHP sendiri merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar. Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberadaan beras SPHP sangat penting sebagai penyeimbang harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Sepanjang 2026, realisasi penyaluran beras SPHP menunjukkan tren positif. Pada Maret tercatat 70,01 ribu ton, sementara hingga 24 April telah mencapai 78,78 ribu ton, atau meningkat lebih dari 12 persen dibanding bulan sebelumnya.
Dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang melimpah, pemerintah optimistis stabilitas harga beras dapat terus terjaga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan inflasi beras tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
