Informasi-realita.net-Surabaya — MAKI Jawa Timur kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, khususnya pasca penyampaian rekomendasi akhir kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi
MAKI Jatim menilai, hasil rekomendasi tersebut tidak menunjukkan kualitas yang sebanding dengan anggaran yang telah digunakan selama masa kerja pansus.
Bahkan, rekomendasi tersebut dinilai hanya sebatas “orkestrasi tanpa substansi” dan tidak mencerminkan kerja mendalam sebagaimana diharapkan masyarakat Jawa Timur.
Menurut MAKI Jatim, sejumlah poin rekomendasi seperti pendataan aset BUMD, evaluasi kinerja, proses rekrutmen direksi dan komisaris, hingga wacana pembentukan holding BUMD, sejatinya merupakan isu lama yang telah banyak diangkat oleh media.
“Rekomendasi itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan, cukup dengan dua kali rapat bersama jajaran BUMD, hal tersebut sudah bisa dirumuskan. Ini bukan hasil kerja berbulan-bulan,” tegas Heru MAKI.
MAKI Jatim juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara kualitas hasil kerja dengan anggaran yang digunakan, termasuk kegiatan studi banding ke berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY, serta pelaksanaan rapat di hotel-hotel mewah.
“Kami menuntut laporan pertanggungjawaban anggaran Pansus BUMD DPRD Jatim. Jangan sampai uang rakyat hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan BUMD,” lanjutnya.
Selain itu, MAKI Jatim turut menyoroti adanya rekomendasi yang dianggap janggal, yakni usulan agar DABN dijadikan BUMD Jatim, di tengah fakta bahwa lembaga tersebut tengah dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan kasus korupsi.
Lebih lanjut, Heru menilai bahwa rekomendasi Pansus BUMD cenderung mengadopsi informasi yang telah lama beredar di media, tanpa adanya pendalaman atau terobosan kebijakan yang signifikan.
“Ini seperti tong kosong nyaring bunyinya.
Seolah-olah ada kerja besar, padahal substansinya minim. Ini yang kami sebut sebagai orkestrasi yang sarat kamuflase,” ujarnya.
MAKI Jatim pun menantang Pansus BUMD DPRD Jatim untuk membuka ruang dialog terbuka guna membedah secara detail rekomendasi yang telah disusun. Heru menyatakan siap membuktikan bahwa sebagian besar poin rekomendasi tersebut telah lebih dulu dipublikasikan oleh berbagai media.
Sebagai langkah lanjutan, MAKI Jatim memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar di depan Kantor DPRD Jawa Timur serta menyiapkan laporan dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Dengan nada tegas, Heru menutup pernyataannya dengan ultimatum:
“Tunggu saja tanggal mainnya.”
