Informasi-realita.net, SURABAYA – Aliansi Madura Indonesia (AMI) bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya pada Kamis hingga Jumat, 12–13 November 2026. Dengan estimasi massa mencapai 300 orang, AMI membawa tuntutan serius terkait putusan bebas terhadap Agustin Widyawati dan Ranto Hensa dalam perkara dugaan penipuan investasi berkedok produk deposito.
Dalam pamflet seruan aksi, AMI mengusung slogan “Geruduk, Kepung dan Duduki” sebagai bentuk tekanan moral sekaligus penyampaian protes terhadap proses penegakan hukum yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama, mendesak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia segera mencopot dan memecat Kepala Pengadilan Tinggi Surabaya.
Kedua, AMI mendesak MA mengambil tindakan tegas terhadap Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., Pudji Tri Rahadi, S.H., dan H. Mustari, S.H., yang disebut dalam tuntutan aksi sebagai pihak yang memberikan vonis bebas kepada Agustin Widyawati dan Ranto Hensa.
Ketiga, AMI meminta Mahkamah Agung melakukan investigasi menyeluruh terhadap putusan bebas tersebut, yang berkaitan dengan perkara dugaan penipuan investasi berkedok produk deposito dengan nilai kerugian yang disebut mencapai miliaran rupiah.
Ketua Umum AMI: Jangan Biarkan Putusan Kontroversial Menggerus Kepercayaan Publik
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa untuk mencari perhatian, melainkan bentuk kepedulian terhadap keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tajam ke bawah, tetapi kehilangan ketegasannya ketika masyarakat menuntut keadilan. Ketika ada putusan yang menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, Mahkamah Agung tidak boleh menutup mata. Kami mendesak adanya pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Ketua Umum AMI.
Ia juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak cukup dibangun melalui slogan keadilan, tetapi harus dibuktikan melalui transparansi, integritas, dan keberanian mengoreksi apabila ditemukan kekeliruan dalam proses penegakan hukum.
“Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pengadilan. Kami datang untuk menyuarakan tuntutan agar persoalan ini dibuka secara terang. Keadilan tidak boleh menjadi sesuatu yang sulit dijangkau oleh masyarakat yang mencari kepastian hukum,” lanjutnya.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB dengan titik kumpul di Kantor DPP AMI. Massa diperkirakan mencapai 300 orang dan akan menyampaikan aspirasi secara langsung di Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya.
AMI berharap Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap tuntutan tersebut serta memastikan setiap proses pemeriksaan berjalan secara independen dan profesional.
Kini publik menanti respons Mahkamah Agung. Sebab, ketika putusan pengadilan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
