Informasi-realita.net, SIDOARJO – Modus penipuan dengan mencatut nama pejabat kepolisian kembali terbongkar. Kali ini, seorang pelaku nekat menyamar sebagai Kapolresta Sidoarjo yang baru, AKBP Bobby A. Condroputra, untuk memperdaya seorang anggota polisi hingga mengalami kerugian mencapai Rp250 juta.
Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus tersebut dan mengamankan tiga orang tersangka berinisial AL, ADK, dan ABD. Dalam perkara ini, AL diduga menjadi otak utama penipuan, sedangkan ADK dan ABD berperan membantu mengambil uang hasil kejahatan.
Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra menjelaskan, pelaku menghubungi korban berinisial SR (40), yang merupakan anggota Polresta Sidoarjo, melalui pesan WhatsApp pada 14 Oktober 2026.
Dengan menggunakan foto profil palsu dan mengaku sebagai Kapolresta Sidoarjo yang baru, pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar Rp250 juta. Alasannya, uang tersebut akan diserahkan kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
“Pelaku mengaku sebagai Kapolresta Sidoarjo yang baru atau saya sendiri, dan meminta korban yang merupakan anggota Polresta Sidoarjo untuk mentransfer uang dengan alasan untuk diserahkan kepada Kepala Polda Jawa Timur,” ungkap Bobby saat pengungkapan kasus di Sidoarjo, Senin (16/11/2026).
Sebelum menjalankan aksinya, AL telah mempersiapkan sejumlah sarana untuk melancarkan penyamaran. Mulai dari rekening bank, dua unit telepon seluler hingga nomor telepon yang dibeli secara daring.
Korban yang percaya dengan identitas pelaku kemudian melakukan transfer uang secara bertahap ke rekening Bank Muamalat atas nama IT. Masing-masing sebesar Rp100 juta, Rp80 juta, dan Rp70 juta. Total uang yang berhasil dikuasai pelaku mencapai Rp250 juta.
Tak berhenti sampai di situ, setelah menerima transfer, pelaku meminta korban menghapus riwayat percakapan WhatsApp dengan dalih komunikasi tersebut bersifat rahasia.
Sementara itu, ADK dan ABD diduga bertugas mengambil uang hasil penipuan secara tunai.
Dari total uang Rp250 juta tersebut, sekitar Rp220 juta digunakan AL untuk membayar uang muka pembelian satu unit mobil. ADK dan ABD masing-masing menerima upah Rp3 juta, sedangkan sisanya digunakan AL untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa AL bukan pemain baru. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dan diduga telah berulang kali menjalankan aksi penipuan dengan menyasar berbagai instansi.
Bahkan, pelaku memanfaatkan momentum pergantian pimpinan di suatu instansi untuk melancarkan penyamarannya, sehingga korban lebih mudah percaya terhadap identitas palsu yang digunakan.
Dalam pengungkapan perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tiga lembar slip setoran bank swasta, satu unit telepon seluler, satu unit mobil beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta tiga lembar tangkapan layar percakapan WhatsApp antara korban dan AL.
Atas perbuatannya, AL dijerat Pasal 492 tentang penipuan, sedangkan ADK dan ABD dijerat Pasal 591 tentang penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Para tersangka terancam pidana penjara maksimal empat tahun atau denda kategori V sebesar Rp500 juta.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa pencatutan identitas pejabat dapat menyasar siapa saja, termasuk anggota kepolisian sendiri. Masyarakat maupun seluruh anggota institusi diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap permintaan transfer uang yang mengatasnamakan pejabat, sekalipun menggunakan foto profil dan jabatan resmi.

