INFORMASI-REALITA.NET,KEDIRI – Dugaan pelanggaran kode etik dan kekerasan seksual yang menyeret seorang anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota berinisial Briptu RP menjadi sorotan serius. Seorang perempuan berinisial A.D.P. mengungkap sejumlah dugaan tindakan yang disebut dialaminya selama menjalin hubungan dengan anggota kepolisian tersebut.
Persoalan ini kini telah masuk dalam penanganan pengawasan internal Polri. Dokumen resmi Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri tertanggal 13 Oktober 2026 menunjukkan bahwa pengaduan A.D.P. telah diteruskan kepada Kasubbid Paminal Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan surat bernomor B/2026101300074-00001/I/WAS.2.4/2026/Divpropam, Divpropam Mabes Polri menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat yang dilayangkan A.D.P.
Selanjutnya, Bidpropam Polda Jawa Timur melalui surat tertanggal 15 Oktober 2026, Nomor B/13201/X/WAS.2.4/2026/Bidpropam, juga memberitahukan bahwa pengaduan tersebut telah diterima dan diteruskan kepada Subbid Paminal Polda Jatim.
Artinya, pengaduan tersebut telah memiliki jejak administrasi resmi di tingkat Mabes Polri maupun Polda Jawa Timur. Namun, pelimpahan pengaduan tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan bahwa terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran.
Kepada Media Informasi Realita, A.D.P. mengaku menjalin hubungan asmara dengan Briptu RP selama lebih dari satu tahun, terhitung sejak 28 Juli 2025 hingga hubungan tersebut berakhir pada 17 Agustus 2026.
Selama menjalin hubungan, A.D.P. mengaku pernah menginap bersama terlapor di hotel sebanyak empat kali dan menyewa kamar kos sebanyak dua kali.
Ia juga menyebut terdapat seorang saksi junior yang saat konfrontasi di Polda Jawa Timur mengaku melihat terlapor berada di dalam kamar dirinya.
A.D.P. mengaku mengalami dua kali kehamilan selama hubungan tersebut berlangsung. Ia juga mengaku mendapat tekanan untuk menggugurkan kandungannya, masing-masing pada November 2025 dan Februari 2026.
Menurut A.D.P., ketika meminta pertanggungjawaban, terlapor sempat berjanji akan bertanggung jawab. Namun, ia mengaku tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Bahkan, saat mendatangi Briptu RP di kantor, A.D.P. mengaku justru mendapatkan sikap acuh tak acuh.
“Saat saya menghampiri Rilo di kantor, dia malah acuh tak acuh dan menantang saya untuk melapor apabila memang memiliki bukti,” ungkap A.D.P.
A.D.P. juga mengungkap dugaan tindakan seksual yang menurut pengakuannya terjadi di lingkungan Polres Kediri Kota, tepatnya di ruang Satresnarkoba.
Ia mengaku pernah mendapat tekanan untuk melakukan hubungan badan. A.D.P. menyebut sempat terjadi hubungan badan satu kali.
Selain itu, ia juga mengaku pernah diminta melakukan tindakan seksual lainnya di kantor tersebut. Namun, menurut keterangannya, ia menolak permintaan tersebut.
Pengakuan ini menjadi salah satu bagian paling serius dalam pengaduan yang perlu didalami. Sebab, dugaan peristiwa tersebut disebut berlangsung di lingkungan kantor kepolisian yang semestinya menjunjung tinggi disiplin, etika profesi, serta kehormatan institusi.
Dalam surat Divpropam Mabes Polri, materi pengaduan A.D.P. turut mencantumkan dugaan pemaksaan hubungan badan, persetubuhan di tempat kerja, pengabaian tanggung jawab atas kehamilan dan keguguran pelapor, serta dugaan pembiaran.
A.D.P. mengaku telah menempuh jalur pengaduan pada 13 Oktober 2026 melalui sistem pengaduan kepolisian.
Dalam tangkapan layar informasi dasar laporan yang diperlihatkan kepada redaksi, tercantum nomor laporan 2026101300074 dengan waktu pengiriman Selasa, 13 Oktober 2026 pukul 07.27 WIB.
Pengaduan tersebut tercatat ditujukan kepada Yanduan Polres Kediri Kota, Polda Jawa Timur, dengan kategori Perilaku dan Integritas Personal, subkategori Perilaku Moral dan Kesusilaan, serta jenis perbuatan Asusila.
Dua hari kemudian, tepatnya 15 Oktober 2026, A.D.P. mengaku menjalani pemeriksaan atau BAP di Polres Kediri Kota bersama pihak Propam Polda Jawa Timur.
Ia mengklaim telah menyerahkan sejumlah barang bukti, di antaranya percakapan pesan singkat, rekaman suara, riwayat video call, foto pribadi, bukti transfer, serta buku tamu hotel.
Bukti-bukti tersebut perlu diperiksa keasliannya, dicocokkan dengan keterangan saksi, serta didalami untuk memastikan rangkaian peristiwa yang dilaporkan.
Kini perhatian tertuju kepada Subbid Paminal Bidpropam Polda Jawa Timur. Publik membutuhkan kejelasan mengenai sejauh mana pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti.
Apakah Briptu RP sudah dimintai klarifikasi? Apakah saksi yang disebut pelapor telah diperiksa? Bagaimana pendalaman bukti elektronik, buku tamu hotel, serta dugaan peristiwa di lingkungan kantor Satresnarkoba Polres Kediri Kota?
Jangan sampai pengaduan yang sudah mendapat perhatian Divpropam Mabes Polri hanya berakhir pada proses administrasi tanpa kejelasan perkembangan pemeriksaan.
A.D.P. mengaku masih menunggu itikad baik dari pihak terlapor maupun keluarganya. Ia juga menyampaikan adanya tuntutan kompensasi yang dikaitkan dengan kerugian dan tanggung jawab terhadap ketiga anaknya.
Namun, apabila tidak ada penyelesaian, A.D.P. menyatakan akan mempertimbangkan membuat laporan tambahan agar dugaan pelanggaran lainnya dapat diperiksa melalui mekanisme kode etik.
Persoalan ini menjadi ujian bagi ketegasan pengawasan internal Polri. Sebab, profesionalisme institusi bukan hanya ditunjukkan ketika menangani pelanggaran yang dilakukan masyarakat, melainkan juga ketika harus memeriksa anggotanya sendiri.
Apabila dugaan tersebut terbukti, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara jelas dan objektif.
Media Informasi Realita membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Briptu RP, Kanit berinisial Samiono, Kapolres Kediri Kota, serta Bidpropam Polda Jawa Timur guna memperoleh penjelasan resmi mengenai pengaduan dan perkembangan penanganannya.

