Informasi-Realita.Net, Sampang II Madura – Polemik dugaan penggunaan mobil dinas saat libur Lebaran 2026 kini mendapat respons dari Khofifah Indar Parawansa.
Orang nomor satu di Jawa Timur itu menegaskan bahwa aturan terkait penggunaan kendaraan dinas sudah jelas dan tidak boleh dilanggar.
Pemerintah pusat maupun daerah, lanjutnya, secara tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas berpelat merah untuk kepentingan mudik Lebaran.
Kebijakan tersebut merujuk pada ketentuan dari Kementerian PAN-RB yang mengatur bahwa kendaraan operasional negara hanya diperuntukkan bagi tugas kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 08118788xxxx, Khofifah tidak memberikan penjelasan panjang lebar terkait kasus yang terjadi di Kabupaten Sampang. Ia justru mengarahkan agar persoalan tersebut ditangani oleh pihak berwenang di tingkat daerah.
“Silakan ke inspektorat Kabupaten Sampang,” jawabnya singkat.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa penelusuran dugaan penyalahgunaan aset negara, termasuk kendaraan dinas, menjadi kewenangan aparat pengawasan internal pemerintah daerah.
Inspektorat dinilai memiliki peran penting dalam melakukan audit serta memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
Sikap Gubernur Jawa Timur ini juga memperkuat sorotan terhadap kasus mobil berpelat merah yang sebelumnya terpantau melintas di Tol Waru, Surabaya, saat masa libur Lebaran.
Apalagi, dugaan keterkaitan kendaraan tersebut dengan salah satu institusi publik di Sampang masih belum mendapatkan kejelasan.
Di sisi lain, hingga kini belum ada keterangan resmi maupun bukti pendukung yang disampaikan pihak terkait untuk menjawab keraguan publik. Permintaan transparansi, termasuk pembukaan data seperti rekaman CCTV, juga belum dipenuhi.
Dengan adanya arahan dari Gubernur, publik kini menunggu langkah konkret Inspektorat Kabupaten Sampang untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.
Penanganan yang transparan dan akuntabel dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset negara.
Wartawan: Ros I
