informasi-realita.net,Surabaya,Anggota Dprd kota Surabaya Dyah Katarina Fraksi PDI Perjuangan Komisi D menggelar reses tahun sidang keempat masa persidangan kedua tahun anggaran 2023.
Bertempat di Gedung SD Siswa Tama jalan kupang krajan gang III rt 05 rw 04 kelurahan kupang krajan kecamatan sawahan.
Dihadiri langsung Ketua Rw 04 Bapak Thomas wibisino,dan juga Ketua RT 05 Bapak Djatmiko dihadiri kurang lebih 50 warga dan kader surabaya hebat (ksh) turut hadir dalam kegiatan reses kali ini.
Dengan telaten Bu Dyah mendengarkan satu satu persatu keluhan dari warga Kupang Krajan dari mulai program Pemerintah yang tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan,permakanan dan juga keluhan dari Anggota KSH (kader surabaya hebat).
Ketua RW 04 Bapak Thomas mengatahkan keluhan nya karena semua warga RW 04 tidak ada yang terdaftar dalam GAKIN (keluarga miskin) dan juga warganya banyak yang tidak terdaftar sebagai MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dampaknya warga nya yang tidak tercatat di GAKIN mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk biaya sekolah,Bapak Thomas berharap ada solusi yang tepat dan tidak menunggu periode Gakin yang kedua menunggu bulan 6.
Ketua koordinator KSH Kupang Krajan
diuraikannya lemahnya koordinasi dan kontrol antara petugas KSH dengan pemkot. Dia mengaku jika banyak anggota yang salah dalam mengisi laporan ataupun input data pada Aplikasi Sayang Warga (ASW).
Ia bahkan menduga jika banyak KSH yang tidak turun lapangan sesuai dengan tugasnya. “Saya menemukan laporan dari anggota KSH yang tidak sesuai alias ngawur, apalagi pengisian ASW jadi ini kan KSH banyak yang tidak turun lapangan. Bagaimana ini bu?”
Sekarang ada 14 kriteria yang ada dalam aplikasi sayang warga untuk masyarat semakin banyak bu,itu alasan nya mengapa warga rw 04 tidak ada yang bersticker merah rumahnya,masalah gas alam itu juga menjadi alasan mengapa warga lolos semua,awalnya kita tidak mau memasang tapi pada akhirnya memasang karena kelangkahan minyak tanah dan Tabung melon,Tandasnya.
Menanggapi kegelisahan warga tersebut,dan mayoritas terdaftar di KSH Dyah mengaku jika program KSH menurutnya kurang efektif. Ia menilai banyak anggota KSH yang tak dibekali dengan pengetahuan tentang pelaksanaan dan tugas KSH dengan benar,Perlunya pelatihan untuk KSH agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik
“Memang banyak anggota yang tak mengerti tentang tugas KSH yang semestinya. Pengisian laporan yang panjang memerlukan edukasi sehingga tak diisi dengan ngawur. Hal ini yang harus diperbaiki. Mirisnya para KSH tidak berani berbicara,karena takut upa atau uang sejumlah 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan hilang.
Sebab, dengan data yang tidak benar juga berimbas pada penerima bantuan,yang seharusnya menerima bantuan tidak menerima bantuan begitu juga sebaliknya,bantuan tersebut akhirnya tidak tepat sasaran” ujar Dyah menerangkan.
Dia menegaskan kepada warga bila semua permasalahan yang dihimpun dalam reses masa sidang ke-empat tahun anggaran 2023 ini sudah dia tampung.
Dyah berjanji akan segera menyampaikan ke pemkot. Harapannya, komunikasi lancar sehingga segera mendapat solusi yang solutif. “Nanti semua permasalahan ini akan kita tampung dan segera di sampaikan, mudah-mudahan segera mendapat solusi ya ibu-ibu,”.
14 Kriteria kriteria untuk Gakin harus dikaji ulang dengan para ahli dan harus wajib di evaluasi apakah sudah layak dan sesuai dengan fakta dilapangan,Harapanya di tahun 2024 nanti sudah tidak ada lagi permasalahan permasalahan keluarga miskin dianggap tidak miskin dan begitu juga sebaliknya,saya berharap PKK dihidupkan kembali dari mulai tingkat Pusat,Kota,Kelurahan,Kecamatan sampai Ke Tingkat Dasa Wisma,menurut saya dengan adanya PKK dihidupkan kembali tanpa KSH pun akan tetap berjalan,pungkasnya. (dita)
