Informasi-realita.net-Sidoarjo-Isu Liar berkembang di Jawa Timur yang di gaungkan oleh salah satu Pengacara Viral ,dalam narasi liar nya di Sosial Media ” turunkan Gubernur Jatim “.
Dengan adanya hal ini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menggelar diskusi publik bertajuk “Jawa Timur Sedang Baik-Baik Saja” untuk merespons isu liar mengenai dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah tingkat SMA/SMK di Jawa Timur bertempat di Hotel premiere Place Juanda,Kamis (28/8/25) pagi tadi.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa tuduhan yang ramai di media sosial tidak berdasar dan hanya merupakan opini pribadi yang tidak disertai fakta kuat. “Isu ini bisa menjadi pembelokan opini publik yang merugikan reputasi pendidikan di Jawa Timur,” ujarnya.
Ini bumi Majapahit jangan memprovokasi dan membuat onar di Jawa Timur,Jawa Timur sudah ayem dan damai,jangan mengatasnamakan masyarakat Jawa Timur untuk kepentingan personal dan golongan.
Lanjut Heru,saya akan bergerak jika ada yang menyakiti dan membuat onar di Jawa Timur,narasi narasi liar tersebut narasi yang salah dan tidak berdasar.
Kondusifitas Jawa Timur adalah syarat utama pembangunan berkelanjutan,Kepemimpinan Gubernur Khofifah telah membawa banyak capaian, terutama dalam bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, pesantren, UMKM, dan kesehatan.
Upaya-upaya menurunkan Gubernur melalui demo adalah tindakan kontraproduktif, tidak konstitusional, dan dapat merusak stabilitas sosial.
MAKI mengajak masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan,jika yang ingin melakukan demo 3 September mohon untuk dipikirkan ulang.
Dalam forum yang sama, Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Jatim sekaligus Ketua Komisi Nasional Pendidikan Jatim, Kunjung Wahyudi, menjelaskan bahwa tuduhan dari pihak bernama “Soleh” mengabaikan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, khususnya Permendikbud No. 75 Tahun 2016.
Menurut Pasal 12 ayat 2 peraturan tersebut, komite sekolah memang tidak diperbolehkan melakukan pungutan. Namun, perlu dibedakan antara pungutan, sumbangan, dan bantuan.
Pungutan bersifat wajib dan tidak diperbolehkan tanpa dasar hukum. Sumbangan Bersifat sukarela dari orang tua.Bantuan: Bersumber dari pihak di luar peserta didik.
“Yang terjadi di lapangan adalah sumbangan sukarela yang dibutuhkan karena dana BOS dan BPOPP tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional,” jelas Kunjung. Ia mencontohkan keberhasilan salah satu SMA di Ponorogo menjadi juara umum LKS Nasional, yang dibiayai melalui sumbangan sukarela karena tidak bisa dibiayai BOS/BPOPP.
MAKI dan FKKS juga meluruskan kesalahpahaman publik tentang sekolah gratis. Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan yang dijamin negara adalah tingkat dasar (SD dan SMP), bukan menengah (SMA/SMK). Karenanya, partisipasi masyarakat masih sangat diperlukan.
Tidak ditemukan bukti pungli terorganisir di SMA/SMK Jatim.Komite sekolah menjalankan fungsi sesuai regulasi.
Penggunaan istilah pungli secara serampangan hanya akan merusak semangat gotong royong dalam pendidikan.
Saat di singgung terkait masih banyak nya Gedung atau fasilitas sekolah yang tidak layak dan tidak Rama anak ,KUNJUNG Wahyudi selaku ketua FKKS Jawa Timur,menyampaikan bahwa harus adanya kerja sama dari masyarakat,pemerintah daerah dan pemerintah pusat,jikalau dana BOS dan BPOPP,ujar nya saat diwawancarai rekan media
Masih Kunjung, Sekolah dilarang keras menjual LKS atau buku mengacu pada undang undang yang berlaku “Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang melarang satuan pendidikan menjual buku pelajaran dan LKS kepada siswa.
Jika masih ditemukan data terkait sekolah yang menjual LKS atau buku pelajaran,bisa koordinasi kan ke saya atau MAKI Jatim,pungkasnya.
MAKI Jatim mengimbau masyarakat untuk tetap kritis namun objektif dalam menyikapi isu publik, serta terus mendukung kemajuan pendidikan Jawa Timur dengan semangat kolaboratif.(Red)
