Informasi-Realita.Net,JAKARTA – Polda Metro Jaya mengklaim telah mengidentifikasi adanya kelompok tertentu yang diduga akan menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) telah disebar di sejumlah titik untuk memantau kelompok-kelompok yang berpotensi memanfaatkan aksi penyampaian pendapat guna menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Perlu kami tekankan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung atau mendompleng aksi untuk membuat kegiatan lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas,” ujar Budi di Gedung DPR RI, Jumat.
Menurutnya, petugas telah ditempatkan di lapangan untuk memonitor pergerakan kelompok yang telah teridentifikasi tersebut. Polisi akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya upaya yang dapat mengganggu jalannya aksi maupun ketertiban umum.
“Apabila ditemukan membawa barang-barang yang tujuannya membuat gangguan kamtibmas, maka kami akan melakukan tindakan tegas,” tegasnya.
Selain melakukan langkah antisipasi, Polda Metro Jaya juga mengimbau mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tetap menghormati hak pengguna jalan lainnya. Polisi meminta peserta aksi mewaspadai kemungkinan adanya pihak-pihak yang berupaya memprovokasi atau memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan tertentu.
“Kami mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik dan sama-sama menghormati pengguna jalan lainnya. Perhatikan juga lingkungan sekitar agar tidak ada kelompok lain yang masuk memprovokasi atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang,” kata Budi.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya meminta mahasiswa tidak menggelar aksi di kawasan Bundaran HI dan mengarahkan massa untuk menyampaikan aspirasi di kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.
Aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta pemerintah mengakui kesalahan dalam pengelolaan kebijakan publik.
Dikutip Kompas.com
