INFORMASI-REALITA.NET,SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengingatkan masyarakat agar menjaga kerahasiaan dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Warga diminta tidak meminjamkan identitas kependudukan kepada orang lain, terutama untuk digunakan dalam pembelian kendaraan bermotor maupun barang bernilai tinggi.
Imbauan tersebut disampaikan Eri sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan program bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos) diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Eri mengatakan, persoalan penggunaan KTP oleh orang lain dapat berdampak pada pendataan kondisi ekonomi warga. Dalam penelusuran data perlindungan sosial di lapangan, petugas menemukan sejumlah warga yang sebenarnya hidup dalam kondisi kurang mampu, namun dalam sistem tercatat memiliki aset berupa sepeda motor atau mobil.
Menurut Eri, setelah dilakukan klarifikasi, ditemukan adanya warga yang mengaku KTP-nya pernah dipinjam oleh orang lain untuk keperluan pencatatan kepemilikan kendaraan.
“Ternyata ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, warga mengaku KTP-nya dipinjamkan oleh orang lain. Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan meminjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” ujar Eri Cahyadi, Senin (5/10/2026).
Ia menegaskan, kepemilikan aset yang tercatat atas nama seseorang dapat memengaruhi proses verifikasi dan penilaian kondisi sosial ekonomi warga. Akibatnya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan berpotensi dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dari kondisi sebenarnya.
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos, Pemkot Surabaya kini juga tidak hanya menggunakan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Pemkot menerapkan mekanisme penentuan prioritas melalui musyawarah di tingkat RT.
Dalam proses tersebut, Lurah, Camat, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta sedikitnya tiga perempat warga di wilayah RT dilibatkan untuk melihat dan memverifikasi kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.
“Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut,” jelasnya.
Eri mencontohkan, warga lanjut usia (lansia) yang belum pernah mendapatkan bantuan dan tidak memiliki aset maupun sumber penghasilan memadai dapat ditetapkan sebagai prioritas utama.
Menurutnya, pendekatan berbasis lingkungan tersebut diharapkan mampu membuat pendataan lebih sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Warga juga diminta ikut mengawasi agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan sarana pengaduan dan pengecekan yang tersedia, termasuk aplikasi Cek Wargaku, apabila menemukan persoalan terkait data maupun penyaluran bantuan.
“Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” tegas Eri.
