Informasi-realita.net-Surabaya — Pernyataan Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur terkait rencana penutupan kawasan Puspa Agro menuai kritik keras dari MAKI Jawa Timur. Pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar, bahkan dianggap sebagai bentuk dugaan kebohongan informasi publik.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, menegaskan bahwa rencana pengembangan kawasan Puspa Agro menjadi kawasan berikat telah dibahas jauh sebelum Pansus BUMD terbentuk.
“Konsep pengembangan Puspa Agro menjadi kawasan berikat sudah berjalan sejak 2024, jauh sebelum Pansus BUMD DPRD Jatim mulai bekerja pada November 2025. Jadi sangat tidak masuk akal jika sekarang justru muncul wacana penutupan,” tegasnya.
Pengembangan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BUMD PT Jatim Grha Utama serta dukungan dari Badan Karantina Indonesia melalui skema kerja sama operasional (KSO).
Puspa Agro dirancang menjadi bagian dari konsep besar “Gerbang Baru Nusantara” dengan fungsi sebagai pusat distribusi logistik, ekspor-impor, serta pengalihan sekitar 25–30% arus kontainer dari pelabuhan ke kawasan tersebut.
Tak hanya itu, sejumlah investor internasional, termasuk dari sektor perbankan global dan Malaysia, juga disebut telah menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan tersebut.
Rencana soft opening kawasan berikat Puspa Agro bahkan dijadwalkan pada 7 Mei 2026, menandakan proyek ini telah memasuki tahap realisasi.
Namun di tengah progres tersebut, pernyataan Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim yang mengarah pada rekomendasi penutupan dinilai kontradiktif dan tidak memiliki dasar yang jelas.
Heru menyebut pernyataan tersebut sebagai “parodi kebijakan” yang mencerminkan lemahnya kualitas analisis Pansus.
“Ini menjadi ironi. Di saat pemerintah provinsi justru mendorong pengembangan kawasan strategis, Pansus malah melempar wacana penutupan. Ini bukan hanya tidak sinkron, tapi juga menyesatkan publik,” ujarnya.
MAKI Jatim juga menyoroti potensi ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran Pansus dengan hasil kinerja yang dihasilkan. Mereka menegaskan akan meminta pertanggungjawaban secara terbuka.
Lebih jauh, MAKI Jatim bersama elemen masyarakat dan mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi akbar di DPRD Jawa Timur dengan mengusung konsep “Pengadilan Rakyat bagi Wakil Rakyat” sebagai bentuk tekanan moral dan politik.
Selain itu, MAKI Jatim juga tengah menelusuri informasi terkait dugaan permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh oknum Pansus kepada BUMD Jatim. Tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim disebut sedang melakukan pendalaman untuk memastikan validitas data sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.(Dt)
