INFORMASI-REALITA.NET,BANYUWANGI — Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi menjalani tes urine narkoba yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi, Senin (5/10/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah deteksi dini sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan legislatif.
Tes urine digelar di lingkungan Gedung DPRD Banyuwangi dan diikuti pimpinan serta anggota dewan. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan deklarasi dukungan terhadap program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif untuk memastikan lingkungan DPRD terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Dari total 50 anggota DPRD Banyuwangi, sebanyak 30 orang hadir dan menjalani tes urine pada Senin. Sementara itu, tujuh anggota Fraksi Demokrat telah lebih dahulu melakukan pemeriksaan di kantor BNNK Banyuwangi pada Jumat (2/10/2026).
Dengan demikian, masih terdapat 12 anggota yang belum menjalani tes urine. Ketua DPRD Banyuwangi meminta anggota yang belum mengikuti pemeriksaan untuk segera melakukan tes susulan di kantor BNNK Banyuwangi.
“Kita minta melakukan tes susulan di kantor BNNK Banyuwangi,” ujar Made.
Kepala BNNK Banyuwangi, Kombes Pol Rachmat Kurniawan, mengatakan tes urine tersebut merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Menurutnya, BNNK tidak hanya memiliki tugas melakukan penindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Upaya pemulihan bagi seseorang yang telah terindikasi menggunakan narkoba juga menjadi bagian penting dalam penanganan.
Rachmat menjelaskan, apabila nantinya ditemukan anggota DPRD yang mendapatkan hasil positif atau terindikasi menggunakan narkotika, pihaknya akan memberikan rekomendasi penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan dan asesmen.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah rehabilitasi, baik melalui rawat jalan maupun rawat inap, tergantung kondisi dan hasil asesmen terhadap yang bersangkutan.
“Ketika kita temukan seperti itu, kita menyarankan atau melakukan rehabilitasi. Baik itu rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap,” kata Rachmat.
Ia menegaskan, rehabilitasi bukan berarti mengabaikan persoalan penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan agar pengguna tidak kembali menggunakan narkoba dan tidak berkembang menjadi ketergantungan.
Sementara itu, hasil tes urine anggota DPRD Banyuwangi yang dilakukan pada Senin tersebut belum seluruhnya diketahui. Karena itu, belum ada kesimpulan mengenai adanya anggota DPRD lain yang dinyatakan positif narkoba dari pemeriksaan kali ini.
Beberapa anggota dewan yang telah menjalani pemeriksaan, termasuk Ketua DPRD Banyuwangi, dilaporkan mendapatkan hasil negatif.
Tes urine ini digelar setelah sebelumnya seorang anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR terseret perkara penyalahgunaan narkotika. ADR kini menjalani program rehabilitasi di BNNK Banyuwangi berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT).
BNNK Banyuwangi menyatakan ADR masuk kategori pengguna pemula dan menjalani rehabilitasi sosial rawat jalan sebanyak delapan kali pertemuan selama kurang lebih dua bulan.
Selama program tersebut berlangsung, proses pemulihan juga akan disertai pemeriksaan dan pemantauan, termasuk tes urine secara acak.
Dengan adanya pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi, BNNK berharap langkah tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan dan lembaga publik.
Pemeriksaan tersebut juga menjadi momentum bagi anggota DPRD yang belum mengikuti tes untuk segera memenuhi kewajibannya, sehingga seluruh anggota dapat menjalani deteksi dini secara menyeluruh.
