Informasi-Realita.Net, SAMPANG – Beberapa hari yang lalu tepatnya pada hari Senin 04 November 2024, KPU menggelar Debat Publik Kesatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang di JTV jalan Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Gayungan, Surabaya.
Dalam debat Pasangan Jimad Sakteh H Slamet Junaidi dan Mahfud diduga menyebar informasi hoax, dengan mengungkapkan bahwa ada penolakan dan H Slamet Junaidi mengatakan bahwa Jalan Kedungdung Bringkoning sudah ditender tetapi ditolak
Berikut pernyataan H Slamet Junaidi saat Debat, “Poros Kedungdung Bringkoning sudah ditender anggarannya 25 miliar, coba dilihat di balai besar. Tapi, dibatalkan karena ada penolakan, gak tau siapa yang menolak. Kedua poros Tambelangan Banyuates sudah 67 miliar sudah direalisasikan tapi batal juga,” kata Slamet Junaidi saat sesi debat perdana di JTV.
Menanggapi hal tersebut Herman Hidayat, Ketua DPC Pro Jokowi Sampang angkat suara bahwa H Slamet Junaidi menyebar hoax dan menyesatkan masyarakat.
“Menurut saya Itu fitnah kejam dan tuduhan yang tidak berdasar, siapa itu yang menolak. Tolong pak jangan nyebar berita hoax dan menyesatkan masyarakat Kabupaten Sampang,” ucap Herman.
Herman pun menambahkan itu proyek IJD (Inpres Jalan Daerah) dan kewenangan langsung dari pusat Kementrian PU dan bukan hanya jalan di Sampang yang gagal. Tetapi, se Jawa Timur. Termasuk di Bangkalan jalan poros Campor dan Arosbaya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa pernyataan H Slamet Junaidi itu telah melenceng dan menyesatkan masyarakat,” jelasnya.
“Ayo kalau berani ke BBPJN Jatim Bali, untuk mengklarifikasi jalan tersebut. Untuk memastikan apakah ada penolakan atau tidak,” tantang Ketua ProJo Sampang yang akrab disapa Mamank.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.4 Provinsi Jatim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali I Made Gede Widiasa saat dikonfirmasi oleh media ini melalui jaringan seluler menegaskan bahwa tidak pernah ada penolakan.
“Saya tidak pernah mendengar bahwa proyek Kedungdung Bringkoning dan Tambelangan Banyuates ditolak, beberapa bulan yang lalu teman-teman datang ke balai hanya meminta pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,” tegas Dede.
Terakhir Dede, PPK 3.4 menyampaikan bahwa paket IJD banyak yang gagal dilaksanakan bukan hanya di Sampang.
“Paket IJD ini pak banyak yang tidak jadi dilaksanakan, bukan hanya di Sampang tetapi di Jawa Timur dan bali juga banyak. Jadi, ini permasalahan nasional bukan hanya kabupaten pak,” tukasnya.
