Informasi-Realita.Net,Surabaya – Isu miring kembali menghantam kinerja Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur. Sumber internal maupun eksternal kepolisian menyebutkan adanya dugaan enggannya institusi tersebut mengeluarkan edaran resmi terkait Daftar Pencarian Orang (DPO) bandar narkoba Inisial U yang sempat diamankan di Wonokusumo Jaya 5a namun dilepaskan kembali.
Padahal, keberadaan edaran DPO merupakan instrumen penting dalam upaya penegakan hukum. Publikasi identitas buronan biasanya bertujuan agar masyarakat dapat ikut berperan memberikan informasi terkait persembunyian para pelaku. Namun, dalam kasus kali ini, Ditresnarkoba Jatim justru seakan “menahan” data DPO tertentu, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Indikasi Tebang Pilih Penindakan
Beberapa aktivis antinarkoba yang aktif memantau peredaran barang haram di Jatim menilai bahwa sikap tersebut sarat kejanggalan.
“Seharusnya setiap buronan diumumkan, apalagi jika sudah jelas ada barang bukti dan jaringan yang terbongkar. Mengapa ada nama-nama yang tidak masuk DPO terbuka? Apakah ada tebang pilih?” ujar salah satu aktivis di Surabaya.
Dugaan itu bukan tanpa alasan. Informasi di lapangan menyebutkan ada bandar besar yang seharusnya sudah ditetapkan DPO , namun hingga kini masih bebas berkeliaran, bahkan diduga tetap menjalankan bisnis narkotika di beberapa wilayah, termasuk Surabaya,
Operasi Bocor, Bandar Lolos
Catatan lain yang memperkuat dugaan publik adalah seringnya operasi penangkapan yang gagal. Sejumlah warga Wonokusumu Surabaya dan mengaku beberapa kali menyaksikan aparat bergerak melakukan penggerebekan, namun target operasi sudah lebih dulu kabur. Hal ini memunculkan dugaan kebocoran informasi internal.
“Sudah jadi rahasia umum, kalau ada bandar besar yang sulit tersentuh. Anehnya, mereka tahu duluan sebelum operasi dilakukan. Kalau begini, masyarakat pasti curiga ada yang melindungi,” ungkap seorang tokoh masyarakat di Bangkalan.
Diamnya Aparat, Kecurigaan Menguat
Hingga kini, pihak Ditresnarkoba Polda Jatim belum mengeluarkan keterangan resmi terkait alasan belum diterbitkannya edaran DPO tersebut. Permintaan konfirmasi yang diajukan sejumlah awak media kepada Kanit 1 Subdit III AKP Catur hanya dijawab dengan normatif, bahkan cenderung menghindar.
Sikap “diam” ini semakin memperkuat kecurigaan publik. Ada yang menilai bahwa langkah tersebut dilakukan untuk “menjaga” jaringan tertentu, ada pula yang menduga bahwa bandar besar memiliki akses kuat terhadap oknum aparat, sehingga status DPO sengaja ditunda.
Tuntutan Publik: Transparansi dan Ketegasan
Masyarakat Jawa Timur, terutama pegiat antinarkoba, kini mendesak Kapolda Jatim untuk turun tangan langsung. Mereka meminta agar proses hukum tidak hanya dijalankan secara formalitas, melainkan benar-benar transparan dan tanpa pandang bulu.
“Kalau benar-benar serius memberantas narkoba, semua nama bandar harus diumumkan, tanpa pengecualian. Kalau ada yang dilindungi, berarti negara kalah oleh mafia narkoba,” tegas seorang aktivis hukum di Surabaya.
Selain itu, ada pula desakan agar Mabes Polri turut memantau kinerja Ditresnarkoba Polda Jatim, karena persoalan narkoba bukan sekadar kasus kriminal, melainkan ancaman serius terhadap generasi muda dan stabilitas sosial.
Menanti Jawaban Tegas
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi rinci dari Ditresnarkoba Polda Jatim. Semua pihak kini menanti langkah konkret: apakah institusi tersebut akan segera mengeluarkan edaran resmi DPO bandar narkoba atau justru terus bersembunyi di balik alasan teknis.
Publik berharap tidak ada lagi praktik “main mata” antara aparat dengan bandar narkoba. Sebab, jika dugaan itu benar, maka perjuangan memberantas narkotika di Jawa Timur hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata. (Tim)
