Informasi-realita.net-Jember — Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di kawasan Pasar Sentir, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, menuai polemik serius. Proyek yang merupakan bagian dari program prioritas nasional tersebut justru menyisakan persoalan kemanusiaan, dengan lima keluarga menjadi korban penggusuran tanpa kejelasan kompensasi.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur bersama Laskar Jahanam Jember menyatakan sikap tegas untuk mengawal nasib para korban. Bahkan, MAKI Jatim tengah mempersiapkan langkah hukum berupa gugatan terhadap Kepala Desa Tembokrejo dan Camat Gumukmas atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).
Keputusan penetapan lokasi pembangunan KDMP di area Pasar Sentir—yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi warga—diambil melalui musyawarah internal pemerintah desa bersama BPD. Namun, keputusan tersebut berdampak langsung pada warga yang menempati ruko di area pasar, yang akhirnya harus angkat kaki tanpa kepastian nasib.
Dalam notulensi musyawarah desa kedua yang dihadiri unsur Muspides serta pendampingan Laskar Jahanam, tercatat bahwa Kepala Desa Tembokrejo menyatakan kesediaannya untuk membantu secara pribadi lima keluarga korban. Namun hingga kini, realisasi janji tersebut belum jelas.
Persoalan ini juga sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Jember. Hasilnya, DPRD menyatakan siap memfasilitasi mediasi antara korban dan pihak pemerintah desa. Namun hingga saat ini, penyelesaian konkret belum tercapai.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menyatakan pihaknya telah menerima laporan resmi dan langsung membentuk tim hukum untuk melakukan pendampingan.
“Kami akan kawal penuh nasib lima keluarga ini. Jika ditemukan unsur pelanggaran, baik perdata maupun pidana, maka akan kami tempuh jalur hukum,” tegasnya.
Selain itu, MAKI Jatim juga mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pembangunan KDMP di sejumlah daerah.
“Secara umum anggaran dari pusat berkisar antara Rp1,5 hingga Rp1,7 miliar. Namun di lapangan, yang diterima hanya sekitar Rp800 jutaan. Ini harus ditelusuri lebih lanjut,” ungkap Heru.
Ia menekankan bahwa pembangunan desa tidak boleh mengorbankan masyarakat, terlebih tanpa solusi yang manusiawi.
“Pembangunan harus berbasis kearifan lokal dan etika sosial. Jangan sampai rakyat kecil justru menjadi korban,” tambahnya.
Saat ini, tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), termasuk wawancara dengan salah satu korban, Ibu Sri, yang kini tinggal sementara di rumah kerabatnya.
Sementara itu, empat keluarga korban lainnya belum diketahui keberadaannya dan diduga menghindar akibat tekanan. Tim gabungan MAKI dan Laskar Jahanam masih melakukan penelusuran untuk memastikan kondisi mereka.
“Kami mengimbau kepada para korban lainnya untuk segera menghubungi kami. Kami pastikan akan memperjuangkan hak-hak kalian,” pungkas Heru.
