Informasi-Realita.Net, SAMPANG – Kesabaran Surahma, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) asal Desa Banjar Billah, Kabupaten Sampang, tampaknya mulai habis. Setelah polemik dugaan transaksi pada rekening bantuannya mencuat ke publik, ia mengaku belum pernah dihubungi oleh Pendamping PKH, Ketua Tim Kecamatan, maupun Kabupaten PKH Sampang.
Merasa tidak memperoleh kejelasan maupun pendampingan, Surahma menyatakan dalam waktu dekat akan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait agar ada penyelidikan terhadap dugaan transaksi pada rekening bantuannya.
“Sudah ramai diberitakan, tapi sampai sekarang tidak ada satu pun yang menghubungi saya. Saya hanya ingin tahu siapa yang melakukan transaksi di rekening bantuan saya. Kalau memang tidak ada penjelasan, saya akan menempuh jalur hukum,” ujar Surahma kepada wartawan.
Surahma menegaskan, langkah pelaporan tersebut dilakukan agar seluruh pihak yang mengetahui mekanisme penyaluran bantuan dapat dimintai keterangan, termasuk pendamping PKH, Ketua Tim Kecamatan, dan Kabupaten Menurutnya, proses hukum diperlukan agar persoalan ini tidak terus berlarut tanpa kepastian.
Kasus ini bermula saat Surahma mencetak rekening koran di Bank BRI. Dari hasil cetak rekening diketahui terdapat mutasi pada Mei 2026, yakni penarikan tunai sebesar Rp960 ribu pada 16 Mei, transaksi masuk Rp600 ribu pada 22 Mei, dan kembali terjadi penarikan tunai Rp600 ribu pada hari yang sama. Surahma menegaskan seluruh transaksi tersebut bukan dilakukan olehnya.
Sebelumnya, Pendamping PKH Desa Banjar Billah telah menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan kartu ATM maupun pihak yang melakukan pencairan dana bantuan tersebut. Pendamping juga mengaku masih baru bertugas di Desa Banjar Billah sehingga tidak mengetahui proses penyaluran bantuan pada periode sebelumnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Ketauan Tim Kecamatan maupun Kabupaten PKH Sampang belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan. Belum adanya penjelasan dari pihak-pihak terkait dinilai semakin menambah tanda tanya bagi KPM mengenai riwayat transaksi rekening bantuannya.
Surahma berharap laporannya nanti dapat menjadi pintu masuk bagi aparat dan instansi terkait untuk mengusut secara menyeluruh riwayat transaksi pada rekening PKH tersebut. Ia meminta agar apabila ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, penanganannya dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta haknya sebagai penerima bantuan dapat dipulihkan.
