Informasi-realita.net, TRENGGALEK – Puluhan warga Desa Ngares dan Desa Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek, yang selama ini menjadi pesanggem atau masyarakat penggarap lahan milik Perum Perhutani, mendatangi kantor Desa Ngares dan Desa Sumberdadi, Kamis (17/9/2026).
Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait rencana penggunaan lahan garapan yang disebut akan dialihfungsikan menjadi kawasan hunian bagi warga Desa Sumurup yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong.
Salah satu perwakilan pesanggem asal Desa Ngares, Wawan, mengatakan warga ingin memperoleh penjelasan mengenai rencana tersebut. Sebab, lahan yang selama ini mereka garap menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.
Menurutnya, apabila lahan garapan tersebut dialihfungsikan menjadi kawasan hunian, para pesanggem khawatir kehilangan mata pencaharian.
“Pesanggem itu setiap hari menggantungkan hidupnya dari lahan garapan itu. Kalau itu ditiadakan, lalu ke mana kami harus mencari sumber penghidupan?” kata Wawan.
Wawan menyebut, berdasarkan informasi yang diterima warga, pesanggem yang lahannya terdampak rencana alih fungsi akan mendapatkan kompensasi berupa ternak.
Namun, opsi tersebut disebut tidak menjadi pilihan para pesanggem. Mereka meminta agar lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan tidak digunakan sebagai lokasi hunian.
“Kalau kami diberi ganti rugi berupa ternak atau uang tentu kami tolak. Yang jelas kami minta jangan di lahan garapan kami untuk hunian tersebut. Mohon pemerintah mencari lahan yang lain,” pintanya.
Patok Batas Dipasang
Persoalan semakin menjadi perhatian warga setelah lahan garapan pesanggem di wilayah Desa Ngares dan Sumberdadi disebut telah dipasangi patok batas.
Wawan menduga pemasangan patok tersebut berkaitan dengan rencana penentuan lokasi lahan untuk relokasi warga terdampak Bendungan Bagong. Namun, menurut dia, pemasangan patok dilakukan tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan para pesanggem maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat.
“Saya juga konfirmasi ke LMDH, ternyata LMDH juga tidak tahu, belum pernah diajak bicara. Jadi kami mohon dilakukan peninjauan kembali terhadap lahan yang akan dijadikan relokasi warga terdampak Bendungan Bagong itu,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pemerintah desa, Kepala Desa Sumberdadi dan Kepala Desa Ngares disebut mengaku belum mengetahui secara jelas adanya kebijakan tersebut dan tidak pernah diajak dalam pembicaraan terkait rencana penggunaan lahan.
Jumlah Pesanggem Sekitar 200 Orang
Wawan menyebut jumlah pesanggem di Desa Sumberdadi dan Desa Ngares mencapai kurang lebih 200 orang.
Adapun luas lahan yang selama ini digarap para pesanggem diperkirakan mencapai sekitar 13 hektare di Desa Sumberdadi, sekitar 8 hektare di Desa Srabah, dan sekitar 2 hektare di Desa Ngares.
Para pesanggem berharap pemerintah dan pihak terkait melakukan peninjauan kembali terhadap rencana penggunaan lahan tersebut.
Mereka meminta agar proses penentuan lokasi relokasi mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari lahan garapan, serta melibatkan pesanggem, LMDH, pemerintah desa dan pihak terkait dalam setiap pembahasan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai rencana penggunaan lahan garapan pesanggem tersebut maupun mekanisme kompensasi yang disebut akan diberikan kepada warga terdampak.
