Suwito Saren Satoto, saat menyampaikan keterangan pers pada suatu acara.
(Sumber foto doc: istimewa)
Informasi-Realita.net, BLITAR||
Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blitar berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3PE) Kemenko PMK mencapai 9.303 jiwa.
Hal ini menjadi perhatian serius dari legislatif Kabupaten Blitar untuk mengatasi angka kemiskinan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, bahwa untuk angka tersebut, dalam tahun depan diupayakan tidak hanya turun, namun harus pada angka nol.
”Untuk ini kita harus kerja bersama, dan melakukan langkah dengan melakukan prioritas arah, dengan melakukan pendataan dimana saja dan didetailkan. Serta bentuk acuan apa saja yang dapat segera dilakukan. Sehingga strategi pengentasan kemiskinan ekstrim bisa segera disusun dan jalankan,”
ujarnya, pada Senin (17/07) malam usai memimpin rapat paripurna.
Suwito juga menjelaskan, banyak masyarakat Blitar yang tidak bekerja rutin setiap hari, sehingga jika dikalkulasi pendapatannya di bawah Rp. 11.605. Kurangnya lapangan pekerjaan, membuat sebagian masyarakat Kabupaten Blitar masih bekerja serabutan.
“Rp. 11 ribu per hari jadi memang ada yang kerja kerja yang temporer kerja yang tidak bisa pastikan hasil secara bulanan jadi ketika dia tidak aktivitas ya tentu tidak mendapatkan hasil, ada kerja pocokan upahnya harian bukan didapatkan setiap minggu,” ungkap Suwito yang juga politikus dari PDI Perjuangan ini.
Hal itu pun menjadi cerminan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Blitar masih menjadi hal yang sulit dijumpai. DPRD Kabupaten Blitar pun mendorong agar pemerintah daerah. Salah satunya dengan membuka keran investasi, sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka dan pengangguran bisa diserap.
“Sebetulnya yang ditumbuhkan itu ekosistem ya, bagaimana agar pertumbuhan ekonomi kemudian investasi itu masuk karena dengan investasi maka lapangan pekerjaan bisa terbuka,” terangnya.
Selain membuka investasi, Pemerintah Kabupaten Blitar juga diharapkan bisa lebih memperhatikan sektor informal yakni pertanian. Pasalnya sektor pertanian di Kabupaten Blitar masih menjadi pekerjaan utama dan paling banyak menyerap tenaga kerja.
DPRD Kabupaten Blitar meminta agar pemerintah lebih banyak melakukan pengembangan di bagian output pertanian atau pasca panen. Pasalnya selama ini, belum cukup banyak usaha pengolahan hasil panen petani, padahal sektor tersebut akan menyerap banyak pengurangan dan menambah nilai jual hasil pertanian.
“Yang informal ini yang ditumbuhkan, kalau Blitar ini pertanian ya di situlah harus difokuskan on farm dan off farm artinya pasca panen itu yang nilai tambahnya tinggi jadi harus betul-betul ditumbuhkan,” pungkasnya.
(Ati)
