Informasi-Realita.Net,LAMONGAN – Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi, dugaan aktivitas penimbunan dan penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi di Kabupaten Lamongan disebut-sebut masih berlangsung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi dari warga sekitar, sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai lokasi penampungan solar subsidi berada di wilayah Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Warga menyebut lokasi tersebut diduga berkaitan dengan seseorang yang dikenal dengan panggilan “AW”, nama yang disebut-sebut tidak asing dalam isu penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah setempat.
Saat melakukan pemantauan pada Rabu malam (17/6/2026) sekitar pukul 23.44 WIB, tim investigasi menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi. Di area gudang tampak sejumlah jeriken serta peralatan yang diduga digunakan untuk memindahkan bahan bakar dari satu wadah ke wadah lainnya.
Ketika tim berada di lokasi, hanya terlihat seorang pria yang diduga bertugas sebagai penjaga sekaligus pemantau situasi di sekitar gudang. Menurut keterangan warga, orang tersebut berperan memberikan informasi apabila ada tamu atau pihak tertentu yang datang ke lokasi.
Sekitar 15 menit setelah tim melakukan pemantauan, terlihat dua orang datang berboncengan menggunakan sepeda motor menuju area gudang. Untuk menghindari potensi keributan dan menjaga keselamatan, tim investigasi memutuskan meninggalkan lokasi.
Warga sekitar berharap aparat penegak hukum, khususnya Polres Lamongan, segera menindaklanjuti informasi dan laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Mereka meminta dilakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi.
“Kalau memang benar ada aktivitas penyalahgunaan solar subsidi, kami berharap segera ditindak. Solar subsidi adalah hak masyarakat dan harus digunakan sesuai peruntukannya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Rizky Akbar Kurniadi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan aktivitas gudang solar subsidi tersebut hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan maupun jawaban atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan tim investigasi.
Belum adanya tanggapan dari aparat penegak hukum menimbulkan tanda tanya di tengah keresahan masyarakat yang berharap adanya langkah konkret untuk mengusut dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Warga menilai penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar praktik yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat tidak terus berlangsung.
Masyarakat kini menunggu langkah Polres Lamongan untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas dugaan mafia BBM subsidi yang selama ini menjadi perhatian pemerintah. Apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa penindakan, dikhawatirkan praktik serupa akan semakin berkembang dan merugikan negara dalam jumlah yang lebih besar.
Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas di lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Di tengah gencarnya pemerintah dan aparat penegak hukum memburu praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, keberadaan gudang yang diduga telah beroperasi cukup lama itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan.
Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati hak masyarakat yang seharusnya menikmati BBM subsidi sesuai peruntukannya. Aparat penegak hukum dituntut tidak sekadar menunggu laporan, melainkan bergerak cepat melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal yang lebih luas.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Polres Lamongan untuk menjawab keresahan publik. Ketegasan penegakan hukum akan menjadi bukti nyata bahwa tidak ada ruang bagi mafia BBM subsidi untuk beroperasi di Kabupaten Lamongan. Sebaliknya, apabila dugaan aktivitas tersebut terus berlangsung tanpa tindakan yang jelas, maka akan semakin menguatkan persepsi publik bahwa praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi masih leluasa terjadi dan sulit tersentuh hukum.
