INFORMASI-REALITA.NET, JAKARTA — Komisi XIII DPR RI akan memanggil Ombudsman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Pemasyarakatan Jawa Barat, hingga Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Cibinong. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (28/9/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah temuan Ombudsman dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam sidak tersebut, Ombudsman menyampaikan adanya sejumlah fasilitas dan bangunan yang menjadi perhatian.
Ombudsman sebelumnya menyebut menemukan bangunan yang diduga memiliki fasilitas menyerupai hunian mewah. Sejumlah fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas hingga meja makan disebut ditemukan di area tersebut.
Temuan itu kemudian menjadi perhatian karena terdapat perbedaan penjelasan mengenai status dan penggunaan bangunan. Karena itu, Komisi XIII DPR RI akan meminta keterangan langsung dari pihak Ombudsman maupun jajaran pemasyarakatan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan pemanggilan dilakukan agar informasi mengenai temuan tersebut dapat diklarifikasi secara menyeluruh.
Selain Ombudsman dan jajaran pemasyarakatan, Kalapas Cibinong juga akan dimintai penjelasan terkait kondisi dan pengelolaan lapas.
DPR juga berencana melakukan peninjauan langsung ke Lapas Cibinong. Langkah tersebut untuk mencocokkan keterangan yang disampaikan para pihak dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan internal terhadap kondisi Lapas Cibinong. Pemeriksaan tersebut mencakup sarana dan prasarana, administrasi, pelayanan, serta aspek keamanan.
Dengan adanya RDP, DPR berharap seluruh informasi terkait temuan sidak Ombudsman dapat diperjelas berdasarkan keterangan dan data dari masing-masing pihak. Hasil rapat dan peninjauan lapangan selanjutnya akan menjadi bahan bagi Komisi XIII DPR RI dalam menentukan rekomendasi terkait tata kelola dan pengawasan di Lapas Cibinong.
