Informasi-Realita.net, BLITAR||
DPRD Kabupaten Blitar gelar Rapat Paripurna agenda penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS tahun 2023, pada Rabu (28/9) malam di Graha Paripurna DPRD.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Suwito Saren Satoto, beserta Wakil Ketua dan anggota.
Turut hadir Bupati Blitar Rini Syarifah,Wakil Bupati Rahmat Santoso,Sekda Izul Mahrom, Forpimda dan Kepala OPD Pemkab Blitar.
Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan,akan maksimalkan pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan bidang pembangunan masyarakat yang lain.
“Diantaranya untuk ketahanan pangan dan selanjutnya akan melaksanakan evaluasi bagaimana APBD nantinya akan fokus di bidang infrastruktur.Nanti akan banyak pekerjaan pembangunan atau perbaikan jalan-jalan oleh pihak Dinas PUPR,”jelasnya.
Usai persetujuan KUA PPAS tersebut, Bupati memastikan, akan bekerja maksimal untuk menyusun rancangan APBD 2023 secara lengkap. “Kita bekerja maksimal membahas APBD agar nantinya bisa melayani berbagai kepentingan masyarakat,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito menerangkan, bahwa dalam rapat di laksanakan kesepakatan penandatanganan Bupati dengan pimpinan DPRD dan hal itu menurutnya merupakan rangkaian proses dari tahapan RKA lalu KUA -PPAS setelah itu RAPBD 2023.
“Karena belum definitif berapa anggaran yang di dapat dari transfer umum dari pemerintah pusat ke daerah itu belum ada. Maka anggaranya mengacu APBD pada tahun lalu, jadi pendapatan DAU diestimasikan sama dengan tahun lalu, dan kalau PAD ada naik sekitar 40 miliar,”terang Suwito.
Ia juga menambahkan,terkait rencana strategis salah satunya pembuatan 1000 sumur memang belum ada. Dan sudah menjadi tugas dari pihaknya akan mengingatkan.
“Karena memang petani kita butuh seperti di Gandusari dan di Blitar Selatan. Maka kalau belum masuk pada rencana strategis atau belum maksimal dengan kemampuan anggaran, kita dorong untuk ada alokasi itu,”tambah Suwito.
Menanggapi adanya target dari eksekutif dalam infrastruktur khususnya jalan, dan juga banyak keluhan dari masyarakat.Dirinya meminta untuk diberikan perhatian secara khusus alokasi anggaran.
“Percepatan pembagunan itu ada dimana, maka melaui forum DPRD kita coba bagaimana alokasi ini sebagian besar untuk pembagunan jalan. Sehingga persebaran pembagunan bisa lebih merata, karena ini berhubungan dengan bagaimana menuntaskan luas jalan dan jalan sepotong-sepotong,”pungkasnya.
(Ati/JK)
